Polemik Pemerintah Pusat dan Daerah Tak Satu Suara Soal Larangan Mudik Lokal

Jakarta - Pemerintah telah melarang mudik pada 6-17 Mei. Larangan tersebut kini dimaksudkan untuk mudik lokal di seluruh wilayah aglomerasi, seperti Jabodetabek, Bandung Raya, dan Yogya Raya.

"Untuk memecah kebingungan soal mudik lokal dan aglomerasi, pemerintah melarang apa word play here bentuk mudik baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten/kota aglomerasi," kata jubir Satgas COVID-19 Prof Wiku Adisasmito.

Sementara itu jubir Kemenhub, Adita Irawati, menegaskan larangan mudik lokal dikecualikan bagi aktivitas esensial harian seperti bekerja atau yang bersifat penting di dalam wilayah aglomerasi, tetap diperbolehkan.

"Pemerintah sudah tegas menyatakan kegiatan mudik dilarang. Di wilayah aglomerasi pun mudik dilarang, yang diperbolehkan adalah aktivitas yang esensial," kata Adita.

Dalam siaran pers Satgas COVID-19, aktivitas esensial yang dimaksud adalah:
  • Sektor logistik, pendidikan, makanan, minuman, energi,
  • Komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perhotelan,
  • Konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik
  • Industri strategis, pelayanan dasar, dan objek essential.

    • Selain itu, beberapa sektor sosial ekonomi pendukung seperti tempat ibadah dan fasilitas umum, serta sektor seni-sosial-budaya, tetap diizinkan beroperasi, dengan syarat: menerapkan protokol kesehatan ketat.

    Meski pemerintah pusat telah melarang mudik lokal, namun beberapa daerah seakan tak satu suara.

    Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, menyatakan hingga saat ini Kota Solo masih memperbolehkan mudik lokal.

    "Sejauh ini masih diperbolehkan untuk mudik lokal," kata Gibran.

    Gibran menegaskan, Solo merupakan sebuah kota kecil, sehingga sulit untuk melakukan pembatasan mudik lokal.

    "Solo itu kecil banget lho. Nanti penyekatannya mau seperti apa kalau mudik lokal dilarang," kata Gibran.

    Dia lebih memilih untuk memperkenankan mudik lokal disertai pengawasan terhadap aktivitas warga secara ketat.

    Pengawasan tersebut juga harus melibatkan kabupaten lain di sekitar Kota Solo yang masuk dalam wilayah Aglomerasi Solo Raya.

    Wilayah aglomerasi Solo Raya meliputi Kota Solo, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri.
    "Pokoknya (aktivitas) dibatasi," kata Gibran.

    Daerah lain yang memperbolehkan mudik lokal yakni Sumatera Barat (Sumbar). Pemprov Sumbar menyatakan pelarangan mudik hanya berlaku untuk perjalanan antarprovinsi.

    Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Barat, Heri Nofiardi, mengatakan telah menyekat sembilan titik perbatasan darat dengan provinsi tetangga.

    Sementara untuk penyekatan di tingkat lokal, diserahkan kepada masing-masing kepala daerah.

    Menurutnya, sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, telah disebutkan tidak ada pembatasan di dalam wilayah provinsi.

    Sementara untuk antar provinsi dilakukan penyekatan secara serentak sesuai kebijakan nasional.

    "Sekarang kebijakan penyekatan lebih efektif, karena seluruh provinsi di Indonesia melakukannya secara serentak," ucapnya.

    Adapun Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, mengatakan tidak ada penyekatan antar kota atau kabupaten di Sumatera Barat. Termasuk untuk kendaraan antar kota dalam provinsi dibolehkan.

    "Dalam provinsi tetap dibolehkan, yang penting bagaimana menerapkan protokol kesehatan covid-19, bagaimana masyarakat harus patuh protokol kesehatan," tegasnya.

    Sedangkan Pemda DIY menyatakan pelarangan mudik lokal sulit diterapkan. Terlebih untuk Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman, sebab saling menyangga dan memiliki banyak jalan.

    "Ya berat kita, ya, dari sisi pengamanannya. Keberhasilan program, kalau aglomerasi tidak boleh taruhlah bagaimana kita membatasi orang dari Bantul ke Kota (Yogya).

    Dalane ono piro, ya to? (jalannya ada berapa?)," ujar Aji.

    Namun, jika memang itu aturan dari pusat, Pemda DIY akan melaksanakannya seoptimal mungkin.

    "Kalau nanti sifatnya imbauan saya kira Pak Gubernur punya kebijakan sendiri. Tapi kalau memang larangan bentuknya instruksi atau larangan kita akan lakukan," kata Aji.

    Komentar

    Posting Komentar

    Postingan populer dari blog ini

    Revolusi Myanmar tak Membutuhkan Lagi Sosok Aung San Suu Kyi Lagi

    Jakarta -  Ketika pengadilan di Myanmar pada Senin menjatuhkan hukuman pertama dalam daftar panjang dakwaan junta terhadap Daw Aung San Suu Kyi, pengadilan menutup babak period demokrasi di negara yang telah lama diperintah tangan besi militer itu. Namun demikian telah muncul sebuah gerakan demokrasi baru lebih muda, lebih progresif, lebih konfrontatif dan melampaui apa yang telah dilakukan Suu Kyi. Harapan saat ini terletak pada pemerintahan bayangan yang terbentuk setelah Suu Kyi, pemimpin sipil Myanmar , ditahan militer dalam kudeta 1 Februari. Tantangannya sangat besar bagi kelompok pemimpin baru ini, yang dikenal sebagai Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), banyak dari mereka terpaksa bergerak dari pengasingan. Sejauh ini memang tidak ada negara asing yang mengakui pemerintahan bayangan, meskipun perwakilannya telah bertemu dengan pejabat senior AS, termasuk penasihat keamanan nasional, Jake Sullivan. Namun yang jelas, politik di Myanmar telah dibentuk kembali. Pemerintah baya...
    Baca selengkapnya

    Berikut Histori Mudah Memahami Krisis Ukraina-Rusia Dirangkum Dalam 5 Point Penting

    Jakarta -  Negara NATO cemas akan terjadinya serangan Rusia terhadap Ukraina dan mereka segera mengirimkan pasukan dan peralatan militer untuk membantu Ukraina. NATO mengatakan tindakan mereka adalah respons atas pengerahan pasukan Rusia di sepanjang perbatasan dengan Ukraina. Moskow mengklaim langkah mereka penting untuk mengamankan kepentingan keamanan dan mereka geram dengan NATO yang dianggap mengancam keamanan kawasan. Dilansir dari laman Aljazeera, Selasa (25/1), berikut lima poin penting untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang kemungkinan bisa terjadi: Mengapa terjadi konflik ? Ukraina selama beratus tahun lalu adalah bagian dari Kerajaan Rusia sebelum menjadi Uni Soviet. Negara itu kemudian meraih kemerdekaan ketika Uni Soviet hancur pada 1991. Ukraina kemudian ingin meninggalkan segala warisan Kerajaan Rusia dan menjalin hubungan dengan negara Barat. Keputusan Presiden Viktor Yanukovich yang pro-Rusia menolak kesepakatan untuk bergabung dengan Uni Eropa mem...
    Baca selengkapnya

    Akibat Hujan Lebat Mengguyur Kecamatan Rangkasbitung, 614 Rumah Tergenang Banjir dan 62 Warga Mengungsi

    Banten -  Hujan deras selama lebih kurang 4 jam di wilayah Kecamatan Rangkasbitung sejak Senin (13/9) malam sekira pukul 20.30 WIB hingga pagi ini Selasa (14/9), mengakibatkan banjir di sejumlah titik pemukiman masyarakat. Hujan deras dan buruknya drainase menjadi penyebab banjir terjadi di Kampung Barangbang, Komplek pendidikan, dan BTN Palaton Kelurahan Muara Ciujung Timur. Kampung Cimesir Desa Rangkasbitung Timur, Kampung Dukuh dan Kampung Sentral Kelurahan Rangkasbitung barat. Kampung Babakan Sepur dan Anyar Desa Jatimulya, Kampung Neglasari dan Rancasema Desa Kaduagung Timur, Kampung Pasir kaloncing dan BTN Mandala desa Kaduagung Tengah dan Kampung Rancasema, Desa Kaduagung Timur. Ketinggian air di masing-masing wilayah mencapai 50 hingga 70 sentimeter. Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Febby Rizki Pratama mengatakan, tidak ada korban jiwa akibat bencana banjir tersebut, namun sebanyak 614 Device Rumah terendam, 62 jiwa mengungsi di musala At-Taubah Kampung Barangbang. "Upaya y...
    Baca selengkapnya